Polda Bali – Polres Buleleng, Bhabinkamtibmas Desa Banyuseri Polsek Banjar Aiptu Nyoman Surata Bersama Si Pandu Beradat Desa Banyuseri yang terdiri dari Perbekel Desa Banyuseri Nyoman Witada, Klian Adat Made Merta, Ketua BPD Sdra Nyoman Mertasedana dan para Klian Dusun Desa Banyuseri memidiasi masalah warga, Senin (17/10/22)

Penyelesaian permasalahan antara Putu Duita Giri dan Made Sujana dengan Kadek Juniarta yang merupakan Kaur Perencanaan Desa Banyuseri melalui mediasi oleh Sipandu Beradat dilaksanakan di kantor Desa Banyuseri Kecamatan Banjar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Permasalahan warga dengan salah satu staf desa tersebut dipicu oleh adanya sebuah postingan dimedsos ( Group Bandes) Desa Banyuseri oleh akun medsos oleh warga yang isinya menkritik aparat Desa Banyuseri dengan kata-kata yang kurang pantas dan menyebutkan bahwa aparat desa hanya tidur tidak ada hasil nyata.

Dengan adanya postingan tersebut membuat Kadek Juniarta selaku Kaur Desa merasa perlu untuk memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut dengan mengajak warga untuk mulat Sarira dan mempersilahkan warga untuk datang ke kantor desa apabila ada masalah.

Setelah dimediasi dan diberikan pengertian oleh Perbekel bersama Bhabinkamtibmas kedua belah pihak bersepakat untuk tidak lagi memperpanjang permasalahan dan sepakat untuk berdamai

Kapolsek Banjar Kompol Gusti Nyoman Sudarsana, S.St., yang dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya mediasi terhadap permasalahan warga oleh Sipandu Beradat Desa Banyuseri tersebut dan Kapolsek menyampaikan bahwa saat ini permasalahan sudah dapat terselesaikan dengan baik.

“Astungkara berkat kerjasama Bhabinkamtibmas dan Sipandu Beradat yang didesa Banyuseri permasalahan telah dapat terselesaikan dengan baik dan itu yang kita harapkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kapolsek Banjar mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusifitas kamtibmas dan bijak dalam bermedsos guna menghindari adanya ketersinggungan yang dapat memicu konflik yang berimbas pada stabilitas kamtibmas.

“Menyampaikan kritik atau saran adalah hal yang wajar dan dilindungi oleh undang-undang namun hendaknya disampaikan dengan baik dan bahasa yang baik sesuai fakta karena pada prinsipnya kritik yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam tata kelola pemerintahan,” Pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here